ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN HIV AIDS DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT
Keywords:
AIDS, HIV, Implementation Policy, Implementation of Prevention
Abstract
As of 2024, West Java Province recorded 80,060 HIV cases and 17,668 AIDS cases. To support the Ending AIDS 2030 target, the West Java Provincial Health Office has implemented various HIV control strategies in accordance with the policies of the Indonesian Ministry of Health through the Getting Three Zero approach. This study aimed to analyze the implementation of the HIV/AIDS control policy based on George C. Edwards III’s public policy implementation framework, which comprises communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A qualitative approach with a descriptive-evaluative design was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were analyzed using an inductive approach. The findings indicate that communication has been conducted through multiple channels; however, its clarity and consistency remain uneven, particularly across sectors. Human resources, budget allocation, and policy-related information were found to be insufficient relative to the program's geographic coverage and complexity. Although implementers demonstrated a positive disposition, the use of evidence-based data in decision-making has not yet been fully optimized. The bureaucratic structure is supported by clear standard operating procedures (SOPs), but cross-sectoral coordination has weakened since the Provincial AIDS Commission became inactive. Overall, the implementation of the HIV/AIDS control policy has progressed reasonably well; however, strengthening cross-sectoral collaboration, resource capacity, and communication is essential to improve policy effectiveness.
References
Aresta, AS., Jumaiyah, W. Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Dalam Menjalankan Pengobatan Antiretroviral (ARV) Pada Pasien HIV/AIDS. Jakarta : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2019.
[2] Tim Kerja HIV AIDS Kemenkes RI. Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Semester 1 Tahun 2024. Jakarta : Kementeria Kesehatan. 2024.
[3] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Penanggulangan HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
[4] Kementerian Kesehatan RI. Laporan Tahunan HIV AIDS 2022. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2023
[5] Tim Kerja P2 HIV AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2025. Laporan Tahunan P2 HIV AIDS & PIMS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
[6] Pergub Jabar Nomor 50 tahun 2016, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
[7] Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
[8] Roring, AD., Mantiri, MS., Lapian, MT. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Manado. 1(2): 2088-2815.
[9] Marwiyah, S. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
[9] Istiqomah, A. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV AIDS di Puskesmas Adimulyo Kab Kebumen. Semarang
[10] Swinkles, HM., Nguyen, AD., Gulick, PG., 2024. HIV AIDS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534860/
[11] Suhaimi, D., Savira, M., Krisnadi., SR. Pencegahan dan Penatalaksanaan Infeksi HIV Pada Kehamilan. Pekanbaru.
[12] Posangi, Hafis ., Lengkong, Florence D.K., Dengo, Salmin. V. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat. 2022;11(1):25–34.
[13] Rahmatillah, Akil., Alqarni, Wais., Afrijal. Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK. 2023;8(3).
[14] Maulidia, Fani M. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul. Universitas Airlangga : Jurnal Ilmiah Kesehatan Media husada. 2017;6(2):183–187.
[15] Anisya, Putri A. Analisis Konseptual Teori dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Jakarta : Magister Ilmu Administrasi FISIP. 2024;3(1):94-100
[16] Iboyma, R.M., Sjafari, A., Cadith, Juliannes. Implementasi Kebijakan Pengelolan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik. 2023;4(1).
[1] Aresta, AS., Jumaiyah, W. Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Dalam Menjalankan Pengobatan Antiretroviral (ARV) Pada Pasien HIV/AIDS. Jakarta : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2019.
[2] Tim Kerja HIV AIDS Kemenkes RI. Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Semester 1 Tahun 2024. Jakarta : Kementeria Kesehatan. 2024.
[3] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Penanggulangan HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
[4] Kementerian Kesehatan RI. Laporan Tahunan HIV AIDS 2022. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2023
[5] Tim Kerja P2 HIV AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2025. Laporan Tahunan P2 HIV AIDS & PIMS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
[6] Pergub Jabar Nomor 50 tahun 2016, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
[7] Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
[8] Roring, AD., Mantiri, MS., Lapian, MT. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Manado. 1(2): 2088-2815.
[9] Marwiyah, S. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
[9] Istiqomah, A. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV AIDS di Puskesmas Adimulyo Kab Kebumen. Semarang
[10] Swinkles, HM., Nguyen, AD., Gulick, PG., 2024. HIV AIDS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534860/
[11] Suhaimi, D., Savira, M., Krisnadi., SR. Pencegahan dan Penatalaksanaan Infeksi HIV Pada Kehamilan. Pekanbaru.
[12] Posangi, Hafis ., Lengkong, Florence D.K., Dengo, Salmin. V. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat. 2022;11(1):25–34.
[13] Rahmatillah, Akil., Alqarni, Wais., Afrijal. Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK. 2023;8(3).
[14] Maulidia, Fani M. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul. Universitas Airlangga : Jurnal Ilmiah Kesehatan Media husada. 2017;6(2):183–187.
[15] Anisya, Putri A. Analisis Konseptual Teori dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Jakarta : Magister Ilmu Administrasi FISIP. 2024;3(1):94-100
[16] Iboyma, R.M., Sjafari, A., Cadith, Juliannes. Implementasi Kebijakan Pengelolan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik. 2023;4(1).
[17] Caesar, M. Ridwan., Listania, T., Undang, Gunawan. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Jalanan di Kecamatan Baleendah). Universitas Al-Ghifari Bandung : Prodi Ilmu Administrasi. 2020;1(2).
[18] Kalalo, Maria M., Kimbal Marthen., Kimbal Alfon. Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2018:1(1)
[19] Kasmad, Rulinawaty. Studi Implementasi Kebijakan Publik. 2018. https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik
[20] Mwangome et al. A qualitative Studi of the Determinants of HIV guidelines implementation in two south-eastern dstricts of Tanzania. Health Policy and Planning, 32, 2017, 825–834 doi: 10.1093/heapol/czx023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5448494/?utm_source
[2] Tim Kerja HIV AIDS Kemenkes RI. Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Semester 1 Tahun 2024. Jakarta : Kementeria Kesehatan. 2024.
[3] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Penanggulangan HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
[4] Kementerian Kesehatan RI. Laporan Tahunan HIV AIDS 2022. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2023
[5] Tim Kerja P2 HIV AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2025. Laporan Tahunan P2 HIV AIDS & PIMS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
[6] Pergub Jabar Nomor 50 tahun 2016, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
[7] Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
[8] Roring, AD., Mantiri, MS., Lapian, MT. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Manado. 1(2): 2088-2815.
[9] Marwiyah, S. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
[9] Istiqomah, A. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV AIDS di Puskesmas Adimulyo Kab Kebumen. Semarang
[10] Swinkles, HM., Nguyen, AD., Gulick, PG., 2024. HIV AIDS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534860/
[11] Suhaimi, D., Savira, M., Krisnadi., SR. Pencegahan dan Penatalaksanaan Infeksi HIV Pada Kehamilan. Pekanbaru.
[12] Posangi, Hafis ., Lengkong, Florence D.K., Dengo, Salmin. V. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat. 2022;11(1):25–34.
[13] Rahmatillah, Akil., Alqarni, Wais., Afrijal. Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK. 2023;8(3).
[14] Maulidia, Fani M. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul. Universitas Airlangga : Jurnal Ilmiah Kesehatan Media husada. 2017;6(2):183–187.
[15] Anisya, Putri A. Analisis Konseptual Teori dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Jakarta : Magister Ilmu Administrasi FISIP. 2024;3(1):94-100
[16] Iboyma, R.M., Sjafari, A., Cadith, Juliannes. Implementasi Kebijakan Pengelolan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik. 2023;4(1).
[1] Aresta, AS., Jumaiyah, W. Pengetahuan dan Dukungan Keluarga Dengan Kepatuhan Dalam Menjalankan Pengobatan Antiretroviral (ARV) Pada Pasien HIV/AIDS. Jakarta : Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2019.
[2] Tim Kerja HIV AIDS Kemenkes RI. Laporan Eksekutif Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Semester 1 Tahun 2024. Jakarta : Kementeria Kesehatan. 2024.
[3] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Penanggulangan HIV AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
[4] Kementerian Kesehatan RI. Laporan Tahunan HIV AIDS 2022. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2023
[5] Tim Kerja P2 HIV AIDS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 2025. Laporan Tahunan P2 HIV AIDS & PIMS Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
[6] Pergub Jabar Nomor 50 tahun 2016, Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
[7] Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.
[8] Roring, AD., Mantiri, MS., Lapian, MT. 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. Manado. 1(2): 2088-2815.
[9] Marwiyah, S. 2022. Buku Ajar Kebijakan Publik : Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik.
[9] Istiqomah, A. 2019. Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV AIDS di Puskesmas Adimulyo Kab Kebumen. Semarang
[10] Swinkles, HM., Nguyen, AD., Gulick, PG., 2024. HIV AIDS https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK534860/
[11] Suhaimi, D., Savira, M., Krisnadi., SR. Pencegahan dan Penatalaksanaan Infeksi HIV Pada Kehamilan. Pekanbaru.
[12] Posangi, Hafis ., Lengkong, Florence D.K., Dengo, Salmin. V. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Media Kesehatan Masyarakat. 2022;11(1):25–34.
[13] Rahmatillah, Akil., Alqarni, Wais., Afrijal. Implementasi Program Aceh Green Ditinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK. 2023;8(3).
[14] Maulidia, Fani M. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Kabupaten Gunungkidul. Universitas Airlangga : Jurnal Ilmiah Kesehatan Media husada. 2017;6(2):183–187.
[15] Anisya, Putri A. Analisis Konseptual Teori dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Jakarta : Magister Ilmu Administrasi FISIP. 2024;3(1):94-100
[16] Iboyma, R.M., Sjafari, A., Cadith, Juliannes. Implementasi Kebijakan Pengelolan Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik. 2023;4(1).
[17] Caesar, M. Ridwan., Listania, T., Undang, Gunawan. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial (Studi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Fakir Miskin dan Anak Jalanan di Kecamatan Baleendah). Universitas Al-Ghifari Bandung : Prodi Ilmu Administrasi. 2020;1(2).
[18] Kalalo, Maria M., Kimbal Marthen., Kimbal Alfon. Implementasi Kebijakan Pembangunan Terminal Tatelu di Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan. 2018:1(1)
[19] Kasmad, Rulinawaty. Studi Implementasi Kebijakan Publik. 2018. https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik
[20] Mwangome et al. A qualitative Studi of the Determinants of HIV guidelines implementation in two south-eastern dstricts of Tanzania. Health Policy and Planning, 32, 2017, 825–834 doi: 10.1093/heapol/czx023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5448494/?utm_source
Published
2026-07-30
How to Cite
Pamungkas, G., & Indah, G. O. (2026). ANALISIS IMPLEMENTASI PENANGGULANGAN HIV AIDS DI DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT. Jurnal Sehat Masada, 20(2), 1-11. Retrieved from https://ejurnal.stikesdhb.ac.id/index.php/Jsm/article/view/603
Section
Artikel
